Demokrasi Tak Cukup Diperjuangkan Lewat Aksi Simbolik, Ketua Ansor Jember: Masyarakat Sipil Harus Berdaulat dan Memproduksi Kekuasaan

ansorjember.or.id – JEMBER, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Jember, Izzul Ashlah, menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait lemahnya posisi masyarakat sipil dalam menentukan arah kekuasaan. Ia menegaskan bahwa gerakan masyarakat sipil tidak boleh berhenti pada demonstrasi, aksi protes, maupun perlawanan simbolik di media sosial, tetapi harus mampu membangun kekuatan kolektif melalui konsolidasi dan pengorganisasian diri.

Dalam sambutannya pada sebuah forum diskusi kepemudaan, Izzul menyampaikan bahwa revolusi tidak selalu identik dengan perubahan sistem pemerintahan atau pergolakan besar. Revolusi juga dapat diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat dalam merespons persoalan bangsa. Menurutnya, revolusi pemikiran menjadi penting bagi generasi muda agar mampu melahirkan gagasan kritis dan menghadirkan perubahan di tengah dinamika sosial, politik, dan demokrasi.

Izzul mengungkapkan, salah satu kegelisahannya adalah gerakan masyarakat sipil yang kerap berhenti setelah melakukan demonstrasi atau aksi protes. Padahal, setiap momentum pemilihan umum seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kekuasaan. Ia mempertanyakan mengapa persoalan yang sama terus berulang dalam setiap siklus politik lima tahunan. Menurutnya, masyarakat sipil seharusnya menjadi kekuatan utama demokrasi, bukan sekadar objek mobilisasi politik menjelang pemilu.

Ia juga menyoroti dominasi kekuatan kapital dan oligarki yang dinilai menjadi hambatan bagi anak muda berkompeten dan berintegritas untuk memasuki ruang-ruang strategis kekuasaan. Karena itu, Izzul mendorong penguatan konsolidasi masyarakat sipil agar memiliki daya tawar politik yang lebih besar. Menurutnya, pengorganisasian diri menjadi langkah penting untuk menghimpun kekuatan, memperjuangkan gagasan, serta mendorong kader-kader potensial mengambil peran dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Izzul menekankan pentingnya kaderisasi dan pendidikan politik sebagai strategi jangka panjang dalam memperkuat demokrasi. Ia menilai perubahan besar seperti Reformasi 1998 tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang dan persiapan generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, gerakan pemuda tidak cukup hanya berorientasi pada aksi protes, tetapi juga harus mempersiapkan kader yang memiliki kapasitas intelektual, karakter, dan integritas untuk mengisi posisi strategis dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Menutup sambutannya, Izzul mengajak kalangan pemuda, khususnya kader muda Nahdlatul Ulama, untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dan memperkuat peran masyarakat sipil. Ia berharap forum diskusi tersebut tidak sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi awal konsolidasi gerakan yang lebih terarah. Menurutnya, perubahan demokrasi membutuhkan kesinambungan antara gerakan protes, perjuangan kebijakan, pengorganisasian masyarakat, dan kaderisasi kepemimpinan.(*)

Reporter: Sugeng Hadi Wijaya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *